KMP Training Institute

Menindaklanjuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh LKPP pada tanggal 7 Mei 2025, masih dibutuhkan ruang diskusi lanjutan untuk memahami secara lebih terarah poin-poin penting dalam regulasi tersebut serta implikasinya terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kelas Daring ini menghadirkan narasumber yang kompeten untuk membahas Poin-Poin Penting Perpres Nomor 46 Tahun 2025

Anda akan memperoleh:

1. Tautan rekaman kelas daring; dan
2. Bahan paparan narasumber

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, kontrak menjadi instrumen penting yang mengikat antara pihak penyedia dengan pemerintah. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu aktor utama dalam proses pengadaan memiliki peran strategis dalam memastikan kontrak berjalan sesuai ketentuan.

Pengendalian kontrak oleh PPK meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga penyelesaian kontrak. Dalam pelaksanaannya, PPK perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi, manajemen risiko, serta kemampuan komunikasi yang efektif dengan penyedia dan pemangku kepentingan lainnya. Tanpa adanya pengendalian yang baik, pelaksanaan kontrak berpotensi mengalami deviasi dari rencana awal, baik dari sisi mutu, waktu, maupun biaya.

Kelas Daring ini menghadirkan narasumber yang kompeten untuk membahas Pengendalian Kontrak berdasarkan Sudut Pandang PPK

Anda akan memperoleh:

1. Tautan rekaman kelas daring; dan
2. Bahan paparan narasumber

Pokok-pokok Pikiran (Pokir) merupakan aspirasi atau usulan dari anggota legislatif yang dihimpun berdasarkan hasil reses, musyawarah masyarakat, maupun kajian tertentu. Pokir ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam konteks Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah, Pokir seharusnya menjadi sarana yang mendukung pembangunan daerah secara efektif dan transparan.

Meskipun memiliki tujuan baik, dalam praktiknya, Pokir sering kali dimanfaatkan secara tidak etis oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Fenomena ini dikenal sebagai “Jebakan Pokir,” yaitu modus penyalahgunaan kewenangan legislatif dalam proses PBJ yang dapat mengarah pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kelas Daring ini menghadirkan narasumber yang kompeten untuk membahas Jebakan Pokir pada PBJ Pemerintah

Anda akan memperoleh:

1. Tautan rekaman kelas daring; dan
2. Bahan paparan narasumber

Jasa Konsultansi merupakan salah satu jenis pengadaan yang merupakan jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu. Jasa konsultansi sangat berkaitan dengan susunan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan. Khusus untuk jasa kontruksi, jasa konsultansi merupakan jasa yang wajib dilaksanakan khususnya untuk pekerjaan perencanaan, perancangan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi. 

Kelas Daring ini menghadirkan narasumber yang kompeten untuk membahas Strategi Optimalisasi Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi

Anda akan memperoleh:

1. Tautan rekaman kelas daring; dan
2. Bahan paparan narasumber

Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu metode penting yang memungkinkan instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat melaksanakan kegiatan pengadaan secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk mendukung efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas  dalam penggunaan anggaran negara.

Dalam pelaksanaan swakelola kerap menghadapi beberapa permasalahan diantaranya ketidaktepatan dalam penyusunan dokumen perencanaan, kendala administrasi, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Jika tidak ditangani dengan baik, permasalahan-permasalahan ini dapat berakibat pada ketidaktepatan penggunaan anggaran, keterlambatan dalam realisasi kegiatan dan berpotensi permasalahan hukum.

Kelas Daring ini menghadirkan narasumber yang kompeten untuk membahas 13 Permasalahan Umum dalam Pelaksanaan Swakelola dalam PBJ Pemerintah

Anda akan memperoleh:

1. Tautan rekaman kelas daring; dan
2. Bahan paparan narasumber

Sebagai bukti nyata dari implementasi perintah Presiden Republik Indonesia terkait kewajiban penggunaan belanja barang/jasa pada Katalog Elektronik Versi 6 mulai tanggal 1 Januari 2025, maka LKPP telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.

Namun sebagaimana perubahan sistem yang lain, perubahan E-Katalog dari Versi 5 menuju Versi 6 tentu memerlukan proses untuk implementasinya, khususnya untuk mempelajari dan mengoptimalkan penggunaan fitur-fitur terbaru, salah satunya yang menjadi perhatian penting yaitu tentang E-Katalog Konstruksi.
 

Kelas Daring ini menghadirkan narasumber yang kompeten untuk membahas E-Katalog Versi 6 untuk Pekerjaan Konstruksi.

Anda akan memperoleh:

1. Tautan rekaman kelas daring; dan
2. Bahan paparan narasumber

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dengan menggunakan dana APBN/APBD yang prosesnya mencakup identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk memperoleh barang/jasa yang tepat dengan mempertimbangkan aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.

Dalam pengadaan pekerjaan konstruksi, Perancangan dan Pengendalian Kontrak menjadi elemen kunci dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Penyusunan rancangan kontrak yang baik berperan penting dalam memitigasi permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kontrak yang dirancang dengan matang harus mencakup aspek teknis, administratif, hukum, serta pengelolaan risiko untuk menghindari kendala yang dapat menghambat pekerjaan konstruksi.

Kelas Daring ini menghadirkan narasumber yang kompeten untuk membahas Penyusunan Rancangan Kontrak guna Memitigasi Permasalahan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

Anda akan memperoleh:

1. Tautan rekaman kelas daring; dan
2. Bahan paparan narasumber

Audit dan pemeriksaan PBJ dilakukan oleh lembaga pemeriksa, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, Aparat Penegak Hukum (APH) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam proses ini, auditor atau pemeriksa mengajukan pertanyaan faktual untuk mengumpulkan informasi berbasis bukti terkait pelaksanaan pengadaan. Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas pelaksanaan, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian yang dapat berdampak pada keuangan negara.

Dengan adanya pertanyaan faktual dalam audit dan pemeriksaan PBJ, pemerintah dapat memastikan bahwa pengadaan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran. Selain itu, hasil dari audit ini dapat menjadi dasar rekomendasi perbaikan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa di masa mendatang.

Kelas Daring ini menghadirkan narasumber yang kompeten untuk membahas Pertanyaan Faktual saat Audit dan Pemeriksaan PBJ Pemerintah.

Anda akan memperoleh:

1. Tautan rekaman kelas daring; dan
2. Bahan paparan narasumber

Dalam upaya mendukung program prioritas MBG di Indonesia, pemerintah melakukan realokasi anggaran yang berdampak pada pengurangan pendanaan untuk beberapa proyek infrastruktur. Di tengah keterbatasan APBN/APBD, opsi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi semakin relevan sebagai skema pembangunan alternatif yang dapat mempercepat penyediaan infrastruktur tanpa membebani anggaran negara secara langsung.  

Menyesuaikan dengan dinamika ini, pemerintah telah menyempurnakan regulasi tata cara pengadaan dalam skema KPBU melalui *Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2025*. Regulasi ini mengintegrasikan kebijakan terdahulu yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 dan Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018. Dengan aturan yang lebih transparan dan efisien, diharapkan proyek infrastruktur dapat berjalan lebih optimal dengan keterlibatan swasta yang lebih luas.

Kelas Daring ini menghadirkan narasumber yang kompeten untuk membahas Peraturan LKPP No. 1/2025 tentang Tata Cara Pengadaan KPBU.

Anda akan memperoleh:

1. Tautan rekaman kelas daring; dan
2. Bahan paparan narasumber

Dalam pengadaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran krusial dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian kontrak. Namun, seiring dengan berkembangnya kebijakan pengadaan, muncul tipologi PPK yang dikategorikan menjadi Tipe A, B, dan C berdasarkan kompleksitas pekerjaan.

Sayangnya, hingga saat ini masih banyak pihak yang mengalami kebingungan dan perbedaan penafsiran mengenai batasan tugas dan kewenangan masing-masing tipe PPK, terutama dalam pekerjaan konstruksi. Salah satu contoh kasus adalah perbedaan pandangan dalam menangani pekerjaan konstruksi dengan nilai tertentu apakah berada di ranah PPK Tipe B atau justru masuk dalam kewenangan PPK Tipe C?
 

Kelas Daring ini menghadirkan narasumber yang kompeten untuk membahas Tipologi PPK Berdasarkan Kompleksitas Pekerjaan Konstruksi.

Anda akan memperoleh:

1. Tautan rekaman kelas daring; dan
2. Bahan paparan narasumber

ebutuhan akan perumahan yang layak di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat. Pemerintah pusat melalui program pembangunan 3 juta rumah bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), guna mengurangi backlog perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pencapaian target tersebut memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), swasta, dan masyarakat. Sebagai entitas yang memiliki otoritas dan kedekatan langsung dengan wilayah dan masyarakat, Pemda memiliki posisi strategis untuk mendukung implementasi program ini.

Dengan dukungan Pemda yang optimal, program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang selama ini kesulitan mendapatkan akses ke hunian yang layak.

Kelas Daring ini menghadirkan narasumber yang kompeten untuk membahas Peran Pemda dalam Mendukung Program Gotong Royong Pembangunan 3 Juta Rumah.

Anda akan memperoleh:

1. Tautan rekaman kelas daring; dan
2. Bahan paparan narasumber

Berdasarkan ketentuan surat edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pemerintah (LKPP) No.8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahap Pemilihan Penyedia dan Pelaksanaan Kontrak, salah satu tugas dari Pokja Pemilihan adalah mengunggah kertas kerja evaluasi pada aplikasi SPSE sehingga bisa diakses oleh peserta penawaran dan PPK bersamaan dengan penetapan dan pengumuman pemenang.

Pasal 13 ayat 1 Pepres 12 tahun 2021 salah satu tugas Pokja pemilihan adalah melaksanakan persiapan pemilihan dimana diperlukan berita acara dan kertas kerja untuk tahapan persiapan pemilihan yang membahas dokumen persiapan pengadaan yang telah ditetapkan PPK dan wajib secara atribusi diunggah dalam sistem SPSE, sehingga dapat dilanjutkan ketahapan pelaksanaan pemilihan.

Kelas Daring ini menghadirkan narasumber yang kompeten untuk membahas Implementasi Kertas Kerja pada Persiapan Pemilihan Pekerjaan Konstruksi.

Anda akan memperoleh:

1. Tautan rekaman kelas daring; dan
2. Bahan paparan narasumber